Sejarah diplomasi Rasulullah Salallah alaihi wasallam dalam Perjanjian Hudaibiyah merupakan contoh terbaik bagaimana melakukan diplomasi ketika berada dalam posisi yang lemah. Perjanjian ini menunjukkan bahwa diplomasi yang efektif bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang mencapai hasil yang menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang.

Pelajaran dari Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah, yang ditandatangani pada tahun ke-6 Hijriah antara umat Muslim Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah, pada awalnya terlihat sangat merugikan kaum Muslimin. Beberapa konsekuensi yang harus diterima kaum Muslimin meliputi:

• Penundaan Umrah: Kaum Muslimin harus kembali ke Madinah dan menunda pelaksanaan ibadah umrah hingga tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya pun, mereka hanya diizinkan tinggal di Mekah selama tiga hari dan tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan.

• Pengembalian Pembelot: Setiap warga Mekah yang melarikan diri ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, jika ada warga Muslim dari Madinah yang pergi ke Mekah, mereka tidak akan dikembalikan.

Meskipun pasal-pasal ini terasa berat dan memicu protes dari beberapa sahabat, perjanjian ini pada akhirnya membawa keuntungan strategis yang besar dalam jangka panjang bagi kaum Muslimin. Di antara kewajiban yang disepakati oleh pihak kafir Quraisy adalah:

• Gencatan Senjata: Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan segala bentuk permusuhan dan peperangan selama sepuluh tahun.

• Kebebasan Bersekutu: Setiap suku atau kabilah diberi kebebasan untuk memilih bergabung dengan pihak Muslimin atau pihak Quraisy.

Gencatan senjata ini membuka jalan bagi dakwah Islam untuk berkembang secara damai tanpa ancaman militer. Banyak suku yang sebelumnya ragu, kini melihat stabilitas dan kedamaian yang ditawarkan Islam, sehingga berbondong-bondong memeluknya. Perjanjian ini juga secara implisit mengakui eksistensi dan otoritas negara Madinah di mata Quraisy, yang sebelumnya selalu memusuhi mereka. Pada akhirnya, pelanggaran perjanjian oleh Quraisy dua tahun kemudian menjadi landasan bagi Fathu Makkah (Penaklukan Mekah) yang terjadi tanpa pertumpahan darah besar.

Relevansi dengan Diplomasi Indonesia Modern

Prinsip diplomasi "win-win" ini juga relevan dengan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menghadapi ancaman tarif dagang dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Indonesia, yang pada awalnya terancam dikenakan tarif hingga 32% untuk barang-barang ekspornya ke AS, berhasil mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan.

Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Presiden Donald Trump menyatakan kesepakatan telah dicapai dengan Indonesia, di mana barang-barang Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 19%, lebih rendah dari ancaman sebelumnya. Sebagai imbalannya, Indonesia setuju untuk menghapus semua bea masuk terhadap barang impor dari AS dan berkomitmen untuk membeli produk-produk Amerika senilai lebih dari $19 miliar. Pembelian ini mencakup 50 jet Boeing Co., $15 miliar dalam bentuk energi, dan $4,5 miliar dalam produk pertanian.

Meskipun rincian waktu dan pelaksanaan pembelian belum diungkapkan, dan Jakarta belum secara resmi mengonfirmasi tarif tersebut, kesepakatan ini menunjukkan bahwa diplomasi yang efektif dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, bahkan ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang relatif lemah. Indonesia, dengan pendekatan diplomatiknya, berhasil mengurangi beban tarif dan pada saat yang sama menunjukkan komitmen ekonomi yang strategis, menciptakan fondasi bagi hubungan dagang yang lebih seimbang di masa depan