Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, dua figur tak terduga muncul sebagai penggerak utama restrukturisasi pemerintah federal: Elon Musk, miliarder kontroversial, dan Russell Vought, ideolog konservatif yang rendah hati. Kisah ini mengungkap bagaimana kolaborasi mereka mencerminkan visi Trump tentang pemerintahan yang "ramping" dan penuh konflik—serta resistensi dari pegawai negeri seperti Cat Farman, presiden serikat pekerja Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).

1. Elon Musk: Penghancur Institusi atau Pahlawan Efisiensi?

Pada awal 2025, tim insinyur dekat Musk mendobrak kantor USAID, lembaga pembangunan internasional AS, dan mengakses data sensitif. Musk dengan gegap gempita mengklaim telah "menghancurkan USAID" lewat unggahan media sosial, meski legalitas tindakannya dipertanyakan. Klaim pemotongan anggaran federal $150 miliar olehnya menuai skeptisisme—analisis independen menyebut angka sebenarnya jauh lebih rendah.

Kehadiran Musk dalam pemerintahan Trump bukanlah sekadar kebetulan. Setelah mendukung Trump secara terbuka menjelang pemilihan 2024, Musk diangkat untuk memimpin apa yang kemudian dikenal sebagai "Departemen Efisiensi Pemerintah" (DOGE). DOGE merupakan unit non-resmi yang beroperasi di luar struktur birokrasi tradisional, dengan mandat luas untuk "memangkas pemborosan" dan "mengembalikan efisiensi" ke pemerintahan federal.

"Kami akan mengubah Washington seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Musk dalam wawancara pertamanya setelah penunjukan tersebut. "Pemerintah telah menjadi monster yang memakan uang pajak tanpa akuntabilitas. Saatnya untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat."

Para pengamat politik mencatat gaya kerja Musk yang mengganggu dan mengejutkan. Ia sering mengumumkan inisiatif baru atau klaim pencapaian melalui platform X (sebelumnya Twitter) tanpa koordinasi dengan saluran resmi pemerintah. Ini menciptakan kebingungan di antara para staf senior Gedung Putih dan menteri kabinet, tetapi tampaknya mendapat persetujuan diam-diam dari Trump sendiri.

Mantan pejabat Departemen Keuangan yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan: "Musk menjalankan operasi seperti startup teknologi—bergerak cepat dan merusak hal-hal yang ada. Tapi pemerintahan federal bukanlah aplikasi yang bisa diperbarui dalam semalam. Ada undang-undang, peraturan, dan proses yang ada untuk alasan yang baik."

2. Russell Vought: Otak di Balik Layar

Jika Musk adalah wajah publik, Russell Vought adalah arsitek sejati. Sebagai direktur Office of Management and Budget (OMB) dan penjabat direktur CFPB, Vought adalah pencetus utama Project 2025 Heritage Foundation—buku pedoman 900 halaman yang menjadi panduan kebijakan Trump. Ideologinya berpusat pada teori eksekutif kesatuan, yang memberi presiden kekuasaan luas untuk membubarkan lembaga tanpa persetujuan Kongres.

Kata Steve Bannon: "Tak seorang pun di Washington memahami angka dan birokrasi seperti Vought. Dialah otak restrukturisasi Trump."

Vought bukanlah pendatang baru dalam pemerintahan Trump. Selama masa jabatan pertama Trump, ia menjabat sebagai direktur Office of Management and Budget, di mana ia membangun reputasi sebagai administrator yang ketat dan penganut ideologi konservatif yang teguh. Namun, dalam periode kedua Trump, pengaruh Vought telah berkembang secara substansial.

Berbeda dengan gaya mencolok Musk, Vought bekerja dalam diam, hampir tidak pernah muncul di televisi atau media sosial. Ia lebih suka beroperasi di belakang layar, menyusun rencana terperinci untuk mengubah birokrasi federal sesuai dengan visi konservatif. Sementara Musk menyukai sorotan, Vought menikmati detail, melakukan perubahan sistemik yang mungkin tidak langsung terlihat oleh publik tetapi memiliki dampak jangka panjang.

"Vought memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja pemerintah federal," kata mantan rekan di Heritage Foundation. "Dia tahu persis di mana tuas kekuasaan berada dan bagaimana menggunakannya secara efektif tanpa menciptakan kehebohan yang tidak perlu."

Project 2025, yang sebagian besar disusun di bawah pengawasan Vought, menawarkan cetak biru komprehensif untuk melucuti sebagian besar program pemerintah, mengalihkan kekuasaan dari lembaga-lembaga federal yang dianggap "negara dalam negara" ke eksekutif kepresidenan, dan memangkas ribuan posisi di birokrasi federal. Dokumen tersebut, meskipun resmi berasal dari Heritage Foundation dan bukan dari administrasi Trump, dipandang sebagai roadmap yang diikuti pemerintah dalam tahun pertama masa jabatan kedua.

3. Pertarungan di CFPB: Antara Pembubaran dan Perlawanan

Farman, presiden serikat CFPB, menyadari ancaman ketika tiga "Saudara DOGE" (kader Musk) tiba di biro tersebut. Mereka mengakses data keuangan dan SDM, mengklaim melakukan audit efisiensi. Namun, Vought-lah yang mengambil langkah drastis: memberhentikan 200+ karyawan, membatalkan kontrak, dan mengubah CFPB menjadi "satu ruangan dengan lima orang dan satu telepon."

Respons Hukum: Serikat pekerja mengajukan gugatan, dan hakim federal mengeluarkan penahanan sementara, menyatakan tindakan Vought "berpotensi ilegal" tanpa persetujuan Kongres.

Apa yang terjadi di CFPB menjadi studi kasus yang mengungkapkan metode Musk-Vought dalam melakukan transformasi pemerintahan. Pada Februari 2025, tanpa pemberitahuan sebelumnya, tim "DOGE" yang terdiri dari tiga eksekutif teknologi dan mantan anggota Tesla tiba di kantor pusat CFPB di Washington D.C.

"Mereka datang seperti tim SWAT," kenang Farman dalam wawancara dengan Bloomberg. "Mereka meminta akses langsung ke basis data kami, kode sumber sistem keamanan kami, dan seluruh catatan personel. Ketika ditanyakan tentang otorisasi mereka, mereka hanya menunjukkan sebuah memo tanpa kop surat yang ditandatangani oleh seseorang bernama 'PM DOGE'."

Dalam beberapa hari, tim DOGE telah memetakan seluruh struktur operasional CFPB, mengidentifikasi apa yang mereka sebut sebagai "redundansi" dan "inefisiensi". Laporan awal mereka, yang bocor ke media, menyarankan pengurangan 70% dari tenaga kerja CFPB dan penghapusan hampir semua investigasi yang sedang berjalan terhadap lembaga keuangan besar.

Ketika staf CFPB mulai melakukan resistensi pasif—menolak untuk memberikan informasi sensitif tanpa otorisasi yang tepat atau menunda pertemuan dengan alasan jadwal yang bertentangan—Vought turun tangan secara personal. Dalam sebuah gerakan yang mengejutkan, ia menunjuk dirinya sendiri sebagai direktur sementara CFPB, menggantikan direktur yang ditunjuk dengan alasan "ketidakpatuhan terhadap arahan eksekutif".

Dalam 48 jam setelah pengambilalihan Vought, 237 karyawan CFPB menerima pemberitahuan pemberhentian melalui email. Puluhan kontrak dengan firma hukum eksternal dan konsultan yang ditugaskan untuk menyelidiki potensi pelanggaran konsumen oleh bank-bank besar dibatalkan. Kantor cabang regional ditutup, dan staf yang tersisa diperintahkan untuk bekerja dari lokasi pusat yang dikurangi.

"Yang kami saksikan adalah pembunuhan terorganisir terhadap sebuah lembaga federal," kata Senator Elizabeth Warren, yang telah membantu menciptakan CFPB. "Mereka tidak dapat secara legal menghapus CFPB karena itu akan memerlukan tindakan Kongres, jadi sebagai gantinya mereka memutilasi lembaga tersebut dari dalam."

4. Strategi Dua Arah: USAID dan Agensi Lain

Sementara pertempuran di CFPB menarik perhatian publik dan gugatan hukum, upaya Musk-Vought menyasar lembaga lain dengan pendekatan yang berbeda. USAID (United States Agency for International Development), yang bertanggung jawab atas bantuan luar negeri AS, menjadi target utama lainnya.

Tim Musk memilih pendekatan yang lebih langsung dengan USAID. Alih-alih perlahan-lahan memangkas anggaran atau staf, mereka langsung melakukan pembekuan semua program baru dan memerintahkan audit komprehensif terhadap semua hibah internasional. Meminjam istilah dari dunia teknologi, Musk menyebut ini sebagai "hard reset" pada kebijakan bantuan luar negeri Amerika.

"Kita telah menghambur-hamburkan triliunan dolar untuk membangun jalan dan sekolah di negara asing sementara infrastruktur Amerika sendiri runtuh," Musk menulis dalam serangkaian postingan di X. "Mulai sekarang, setiap dolar bantuan luar negeri harus memiliki keuntungan yang jelas bagi rakyat Amerika."

Dalam hitungan minggu, ratusan proyek USAID di seluruh dunia—dari program kesehatan di Afrika hingga inisiatif pembangunan demokrasi di Eropa Timur—mendapati dana mereka dibekukan. Organisasi non-pemerintah yang telah mengandalkan pendanaan USAID selama bertahun-tahun tiba-tiba menghadapi krisis eksistensial.

Bekas pejabat senior USAID yang baru saja mengundurkan diri mengatakan kepada Bloomberg, "Apa yang terjadi bukanlah reformasi; ini adalah penutupan terselubung. Mereka tidak dapat secara hukum membubarkan USAID, tetapi mereka telah melumpuhkannya sedemikian rupa sehingga sebagian besar tidak dapat berfungsi."

Departemen Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), dan Badan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OSHA) juga mengalami intervensi serupa, dengan tim DOGE muncul tanpa peringatan, menuntut akses komprehensif, dan dengan cepat merekomendasikan pemotongan drastis.

5. Visi vs Realitas: Apakah Pemotongan Bertahan?

• Musk vs Vought: Musk gemar dengan gebrakan media sosial, sementara Vought fokus pada perubahan struktural jangka panjang.
• Proyeksi Ke Depan: Meski Musk disebutkan akan mundur karena tekanan politik dan kinerja Tesla yang menurun, Vought diprediksi tetap menjadi "penjaga" agenda Trump. Seorang pejabat anonim menyatakan, "Vought sedang menunggu—ia punya kesabaran untuk memastikan pemotongan bertahan."

Analisis CAP (Center for American Progress): Bobby Kogan, mantan penasihat OMB Biden, menegaskan bahwa Vought "sangat kompeten dan berbahaya," berbeda dengan banyak anggota pemerintahan Trump yang tidak berpengalaman.

Setelah enam bulan intensif memangkas dan merestrukturisasi, hasil dari pendekatan Musk-Vought mulai terlihat jelas. Para pendukung menunjukkan angka penghematan awal dan pengurangan birokrasi. Kritikus, bagaimanapun, menunjukkan kerusakan pada layanan penting dan peningkatan ketidakpastian regulasi yang mempengaruhi bisnis dan konsumen.

Pakar hukum konstitusional berpendapat bahwa banyak dari tindakan tersebut telah melampaui kewenangan eksekutif. "Ada pertanyaan serius tentang legalitas dari apa yang dilakukan administrasi," kata Laurence Tribe, profesor hukum konstitusional di Harvard. "Kongres menciptakan banyak lembaga ini dengan undang-undang, dan eksekutif tidak dapat secara unilateral meniadakan mereka atau mengubah mandat mereka secara mendasar."

Ini mengarah pada pertempuran yang berkembang di pengadilan. Selain gugatan CFPB, setidaknya lima gugatan lain telah diajukan oleh berbagai koalisi pegawai negeri, kelompok advokasi, dan bahkan beberapa negara bagian, yang semuanya menantang legalitas dari apa yang mereka gambarkan sebagai "pembongkaran eksekutif" dari pemerintahan federal.

Pada saat yang sama, perbedaan pendekatan antara Musk dan Vought mulai menimbulkan ketegangan. Sumber dalam administrasi melaporkan bahwa Musk semakin frustrasi dengan hambatan hukum dan prosedural terhadap perubahan cepat, sementara Vought lebih sabar dan strategis dalam pendekatannya.

"Elon ingin membuang seluruh sistem dan membangun kembali," kata seorang penasihat Gedung Putih yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. "Vought tahu bahwa itu tidak mungkin secara politik. Dia adalah pemain jangka panjang; dia memangkas secara sistematis, mengidentifikasi titik lemah dalam struktur administratif, dan perlahan-lahan mengikis kekuasaan birokrasi."

Setelah serangkaian kekalahan awal di pengadilan dan tekanan yang meningkat dari investor Tesla yang khawatir tentang perhatian yang terbagi dari CEO mereka, rumor beredar bahwa Musk akan segera mengurangi perannya dalam administrasi. Namun, blueprint yang dikembangkan oleh tim DOGE dan implementasinya yang hati-hati oleh Vought sepertinya akan tetap menjadi warisan abadi.

6. Dampak pada Birokrasi Federal: Ketakutan dan Ketidakpastian

Di luar perubahan struktural dan pemotongan anggaran, dampak psikologis dari pendekatan Musk-Vought pada tenaga kerja federal sangat besar. Wawancara dengan lusinan pegawai negeri sipil menggambarkan budaya ketakutan dan ketidakpastian yang meluas.

"Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi target berikutnya," kata seorang analis senior di Departemen Perdagangan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan. "Orang-orang datang ke kantor setiap hari dengan bertanya-tanya apakah itu akan menjadi hari terakhir mereka, atau apakah seluruh divisi mereka akan dihapus. Moral staf belum pernah serendah ini."

Ini telah menyebabkan apa yang beberapa kritikus sebut sebagai "pengunduran diri diam-diam" dari pemerintahan federal. Profil LinkedIn dan situs pencarian kerja melaporkan lonjakan tajam dalam jumlah pegawai negeri yang secara aktif mencari pekerjaan di sektor swasta. Program pensiun dini mengalami tingkat pendaftaran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Mereka mencapai apa yang tidak bisa dicapai melalui PHK langsung," kata Max Stier, presiden Partnership for Public Service, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada layanan pemerintah. "Mereka membuat lingkungan yang begitu tidak stabil dan tidak menyenangkan sehingga banyak orang terbaik dan paling berpengalaman memilih untuk pergi dengan sendirinya."

Para pendukung reformasi Trump berargumen bahwa ini persis tujuannya—untuk membubarkan apa yang mereka sebut sebagai "negara administratif" yang telah menjadi terlalu kuat dan tidak responsif terhadap kehendak rakyat yang diwakili oleh presiden terpilih.

7. Ideologi di Balik Reformasi: "Teori Eksekutif Kesatuan"

Mendasari pendekatan Musk-Vought terhadap pemerintahan adalah serangkaian keyakinan hukum dan filosofis tentang konstitusi dan demokrasi Amerika yang telah menjadi semakin berpengaruh dalam lingkaran konservatif. Yang terpenting di antara ini adalah "teori eksekutif kesatuan"—pandangan bahwa presiden memiliki otoritas konstitusional yang luas untuk mengarahkan dan mengontrol cabang eksekutif tanpa banyak batasan dari Kongres atau peradilan.

Vought, dalam pidato langka yang dia sampaikan di Heritage Foundation beberapa bulan sebelum penunjukannya kembali, menyatakan: "Konstitusi menciptakan presiden sebagai kepala eksekutif tunggal dari pemerintahan federal. Konsep birokrasi 'independen' yang tidak dapat diarahkan oleh presiden terpilih secara demokratis adalah ciptaan modern yang bertentangan dengan visi para pendiri bangsa."

Teori ini, yang telah dipromosikan oleh tokoh-tokoh seperti mantan jaksa agung William Barr dan profesor hukum John Yoo, menyediakan kerangka intelektual untuk banyak tindakan administrasi yang kontroversial.

Para pendukung teori ini berpendapat bahwa pemerintahan modern telah mengalami "drift konstitusional" yang berbahaya di mana lembaga-lembaga federal yang tidak terpilih telah mengambil alih kekuasaan yang seharusnya berada di tangan presiden yang dipilih secara demokratis. Para kritikus, sebaliknya, melihat pendekatan ini sebagai bentuk ekspansi kekuasaan eksekutif yang berbahaya yang mengabaikan sistem checks and balances yang dirancang oleh para pendiri.

"Apa yang kita saksikan adalah percobaan radikal dalam pemerintahan," kata Susan Hennessey, fellow senior di Brookings Institution. "Ini adalah upaya untuk secara mendasar mengubah keseimbangan kekuasaan di Washington dengan cara yang belum pernah kita lihat dalam sejarah modern."

Kesimpulan: Warisan Kepemimpinan Trump

Kolaborasi Musk dan Vought mencerminkan dualitas kepemimpinan Trump: spektakel vs strategi. Jika Musk adalah petir yang menyambar, Vought adalah angin yang mengikis institusi secara perlahan. Kisah CFPB dan USAID bukan sekadar pertarungan birokrasi, tetapi cerminan pergeseran paradigma: dari pemerintah sebagai pelayan publik menjadi alat kepentingan ideologis.

Apa pun hasil dari pertempuran hukum yang sedang berlangsung, pendekatan Musk-Vought terhadap pemerintahan telah membuka babak baru dalam politik Amerika. Mereka telah menguji batas-batas kekuasaan eksekutif dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menantang asumsi-asumsi lama tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh presiden tanpa persetujuan Kongres.

Untuk para pendukung, ini adalah pemulihan yang sudah lama tertunda dari visi konstitusional asli dan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Untuk para kritikus, ini adalah serangan berbahaya terhadap institusi demokrasi dan negara hukum itu sendiri.

Namun, satu hal yang jelas: apapun yang mungkin terjadi dengan karier politik Trump atau keterlibatan Musk dalam pemerintahan, Russell Vought dan pemikirannya tentang kekuasaan eksekutif telah meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan pada lanskap politik Amerika. Dan pertanyaan mendasar yang mereka timbulkan—tentang akuntabilitas demokratis, kekuasaan presiden, dan tujuan pemerintahan itu sendiri—akan terus menuntut jawaban dari generasi pemimpin Amerika yang akan datang.

Seperti yang dinyatakan oleh seorang mantan pejabat senior Obama kepada Bloomberg: "Kita telah memasuki wilayah yang belum dipetakan. Presiden berikutnya, baik Demokrat maupun Republik, akan mewarisi sebuah buku panduan baru tentang bagaimana menggunakan—atau menyalahgunakan—kekuasaan eksekutif. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan mengikuti jejak ini atau kembali ke norma-norma lama?"